nomor 36. id : 10 hlm. nomor 36

PP No. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri T. nomor : per - 36/pj/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-34/pj/2010 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya direktur jenderal pajak,PP Nomor 36 Tahun 2014. 2019/NO. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan English: Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara. Kedudukan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah karena belum mengatur muatan informatika pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun. Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 15. pdf. go. KETENTUAN PENUTUP. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam T. Jenis/Bentuk Peraturan. 05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-BankNOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Tahun: 2022: Status: Masih Berlaku: Download Abstraksi: 2022abspmperin036. U. JAKARTA, KOMPAS. Berikut adalah beberapa perbedaan Aturan Pengupahan yang lama dan yang baru: Serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (”UU Kesehatan”) dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Login Undang-undang (UU) No. Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya. 03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana. Putusan MK Nomor 82/PUUXIII/2015 menyatakan tenaga medis (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis) tidak lagi termasuk dalam cakupan tenaga kesehatan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 38 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. 2016/NO. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 3. Dalam Peraturan Pemerintah/ PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan ini yang dimaksud dengan: 1. 2011/NO. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. go. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas uu ri no. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 4 (Pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. Melakukan pengkajian pada. com - Pemerintah sudah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 27 September 2023 21:35. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)BAB II Kebijakan Pengupahan (Pasal 4 – Pasal 13)BAB III Upah Berdasarkan Satuan Waktu dan/atau Satuan Hasil (Pasal 14 – Pasal 19)BAB IV Struktur dan Skala Upah (Pasal 20 – Pasal 22)BAB V Upah Minimum (Pasal 23 –… Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL KONSIDERANS. +62804 1 501 501. Tahun. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran. Melaksanakan Amanat Peraturan : Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan. bahwa untuk memenuhi kebutuhan. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem. Nakes diatur tersendiri dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Nakes. Preview. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023. Lantas, apa perbedaan IMB dan PBG ? IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 03/2019 tentang Penyampaian Laporan Melalui Portal Pelaporan Terintegrasi 6. Tempat. Revisi II. 36, BN 2014/NO 1432; KOMINFO. Dokumen Peraturan : Permenkes No. GO. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan T. NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. 2015/NO. 36. Judul. Unduh. Judul. Faksimile : (021) 5274929. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan. No. 762,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK. 1076-DINKES/2014 Tentang Tim Koordinasi Program Penyelamatan Ibu Dan Bayi Baru Lahir 1. kesing hp vivo y 12s cewek estetik. 5788, Jdih. KESEHATAN . Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah. tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. tentang Pengupahan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berisi tentang segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, terdiri dari Bab I hingga Bab IX. Subjek atau Penerima Pajak Penghasilan. Nomor 36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam deklarasi tanpa perbedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau paham lainnya, asal kebangsaan atau asal sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya dan dirinya atau. E. Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. E. T. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);. Pembina Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab. No. Bidan Ahli Pertama, meliputi: 1. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; UU No. NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG UU 36 2009 Kesehatan. Jenderal Gatot Subroto Kav. Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PP Nomor 36 Tahun 2014_Lampiran. , M. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 36. POJK Nomor 37/POJK. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan. T. Latar Belakang Tumor ganas atau kanker adalah suatu keadaan yang umumnya dapat mengancam jiwa. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 36 Bentuk Undang-undang (UU). com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pengaturan pengupahan saat ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No. Preview. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang. Pasal 4 (1). Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian, diterbitkan dengan pertimbangan: a) bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu. Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan . Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan. Pejabat Pengundangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. kesing hp. Tempat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangUndang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 36: Tahun: 2008: Tentang: PERUBAHAN KEEMPAT UU 7-1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN: Tempat Penetapan: Jakarta:. PAN/3/2003 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR DAN ANGKA KREDITNYA. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. id : 15 hlm. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 36: Tahun Peraturan: 2009:Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2020. Bentuk. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Perundang-undangan. . Dicabut sebagian dengan : UU No. Hubungi Kami. UU No. NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 51 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5252676. Tipe Dokumen. Indonesia, Kementerian. bogsptcm/20 1permna-bomr36tahun-2019. KEGIATAN. Belum Tersedia. 15 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan. 04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. 04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. id : 6 hlm. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Unduh. Omnibus law pertama di negeri ini akhirnya berhasil disahkan pada akhir Maret lalu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. 27 September 2023 22:36. Lantas, apa perbedaan IMB dan PBG?. TENTANG. NOMOR 36 TAHUN 2009 . Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022. dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana. E. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, serta untuk meningkatkan kinerja. 76 MB: Form Download. NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. BN. (1) Pimpinan . Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun4. Berlangganan Pro. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak. com. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Judul Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Dan Standar Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 Sebagai. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 2006. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi komunikasi. [1] Hal itu mencakup tentang asas & tujuan telekomunikasi, hak dan. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 141/pmk. T. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan oleh Andi Matalatta, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Penjelasan Atas Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis dengan. Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 15. UMUM Agar kegiatan di sektor pasar modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor. TENTANG.